BRIDA Gelar Forum Diskusi Awal Penyusunan Naskah Akademik Ranperda Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng

Buleleng, 23 Juli 2025 — Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) menggelar Forum Diskusi/Pembahasan Awal Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan, pada Rabu (23/7), bertempat di Ruang Rapat BRIDA Kabupaten Buleleng.

Acara dibuka langsung oleh Kepala BRIDA Kabupaten Buleleng, dengan menghadirkan dua narasumber utama dari kalangan akademisi, yakni:

1. Rektor Universitas Panji Sakti (UNIPAS) Singaraja, Dr. I Nyoman Gede Remaja, SH., MH., yang memaparkan kajian awal terhadap substansi Naskah Akademik Ranperda Penanggulangan Kemiskinan.

2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UNIPAS Singaraja, Dr. Gede Sandiasa, S.Sos., M.Si., yang menjelaskan metodologi penanggulangan kemiskinan, termasuk rencana pelaksanaan penyebaran kuesioner ke 148 desa dan kelurahan se-Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari riset lapangan.

Diskusi forum berlangsung interaktif dan diwarnai berbagai masukan penting dari peserta, di antaranya:

• Dinas Sosial menyampaikan bahwa data kemiskinan nantinya akan mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang saat ini masih dalam proses finalisasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

• Perwakilan Kecamatan menekankan pentingnya validasi data di tingkat desa agar bantuan dan program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.

• Forum Komunikasi Perbekel Kabupaten Buleleng menyuarakan perlunya sinkronisasi data antara data kemiskinan milik Bappeda dan Dinas Sosial.

• Bappeda menginformasikan bahwa Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) akan melibatkan kecamatan dan desa/kelurahan untuk menyesuaikan data lokal dengan data dari BPS, demi memastikan akurasi dan efektivitas kebijakan yang akan disusun.

Turut hadir dalam forum ini, Kasi Sosial dan Budaya Kecamatan Banjar, Luh Sucitastring, yang mencerminkan komitmen pemerintah kecamatan dalam mendukung kebijakan berbasis data untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara terukur dan menyeluruh.

Forum ini menjadi langkah awal penting dalam penyusunan kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin dan rentan, dengan mengedepankan partisipasi lintas sektor serta pendekatan ilmiah dan berbasis data.