Camat Banjar Hadiri Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban BUMDESA 'Adil Sejahtera' Tahun 2024
Banjar, 21 Maret 2025 - Camat Banjar, I Made Mardika, didampingi oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Banjar, Komang Sarinadi, menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) Laporan Pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) "Adil Sejahtera" Tahun Buku 2024. Acara ini berlangsung di Gedung Wanita Kerti Graha Desa Tampekan dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan desa.
Hadir dalam acara tersebut antara lain tokoh masyarakat, Babinsa, Babinkamtibmas, pendamping desa, Ketua LPM, Ketua BUMDESA beserta staf, serta Wakil Ketua BPD. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Acara diawali dengan doa bersama yang diawali dengan ucapan "Om Swastiastu" sebagai ungkapan penghormatan kepada umat. Dalam sambutannya, Camat Banjar, I Made Mardika, menekankan pentingnya penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam kurun waktu tiga bulan. Ia berharap dengan adanya laporan yang sistematis dan akurat, BUMDESA "Adil Sejahtera" dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.(pas)
"Kedepannya, BUMDESA harus terus berinovasi dan bersinergi dengan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan untuk menaati aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama demi kemajuan bersama," ujar Camat Banjar dalam arahannya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengelola BUMDESA "Adil Sejahtera" yang telah bekerja keras dalam mengelola keuangan desa. Camat berharap musyawarah ini dapat menjadi ajang evaluasi dan pertimbangan bersama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dengan musyawarah ini, diharapkan BUMDESA "Adil Sejahtera" dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Desa Tampekan. Kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan ini akan menjadi pijakan bagi langkah-langkah strategis ke depan dalam pengelolaan badan usaha milik desa.
Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban BUMDESA "Adil Sejahtera" Tahun Buku 2024 ini menjadi wujud transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
