Kecamatan Banjar Ikuti Rapat Monitoring Perkembangan Politik dan Trantib di Kesbangpol Buleleng
Kecamatan Banjar Ikuti Rapat Monitoring Perkembangan Politik dan Trantib di Kesbangpol Buleleng
Buleleng – Dalam rangka memperkuat koordinasi serta menjaga stabilitas politik dan ketenteraman masyarakat, Kasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantib) sekaligus Satpol PP Kecamatan Banjar, Nyoman Kusumananda, menghadiri Rapat Monitoring Perkembangan Politik dan Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng, Senin (6/7/2026), bertempat di Ruang Rapat Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng.
Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB), Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfosanti), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Bagian Hukum Sekretariat Daerah, perwakilan seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng, serta jajaran pejabat bidang di lingkungan Badan Kesbangpol.
Kegiatan dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Politik Kesbangpol Kabupaten Buleleng. Dalam paparannya disampaikan bahwa pemerintah kecamatan diharapkan terus berperan aktif dalam menjaga keamanan, ketenteraman, dan kondusivitas wilayah. Setiap perkembangan situasi politik yang terjadi di wilayah masing-masing agar dipantau secara berkelanjutan dan dilaporkan kepada Bupati Buleleng melalui Badan Kesbangpol.
Selain itu, seluruh aparatur yang menjalankan tugas di lapangan diharapkan senantiasa mengedepankan sikap saling menghormati, menjunjung komitmen bersama, serta menghindari segala bentuk kekerasan dalam penyelesaian berbagai persoalan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan situasi yang aman, damai, dan kondusif di tengah masyarakat.
Dalam rapat juga ditekankan pentingnya pengawasan terhadap dinamika politik lainnya, termasuk pelaksanaan Pemilihan Perbekel maupun Bendesa Adat. Apabila ditemukan potensi konflik ataupun permasalahan dalam pelaksanaannya, pemerintah kecamatan diminta segera melaporkan kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng agar dapat dilakukan langkah-langkah penanganan secara cepat dan terkoordinasi.
Pada sesi diskusi, masing-masing perwakilan kecamatan menyampaikan laporan perkembangan situasi politik dan ketenteraman wilayah. Secara umum, sejumlah permasalahan yang masih menjadi perhatian bersama meliputi penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), persoalan pengelolaan sampah, sengketa batas wilayah desa, serta penataan pedagang kaki lima.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam menjaga stabilitas politik, meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, serta menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat Kabupaten Buleleng.
