Pemkab Buleleng Gelar Rapat Penyusunan Dokumen SAKIP untuk Tingkatkan Nilai AKIP 2026
Buleleng, Selasa (10/3/2026) – Pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar rapat penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi Kabupaten Buleleng Tahun 2025. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng dan diikuti oleh pejabat yang menangani SAKIP dari seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Buleleng.
Rapat dibuka oleh Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng dengan menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan berbagai catatan hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Buleleng Tahun 2025 serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh masing-masing perangkat daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Buleleng sekaligus memperkuat penyusunan dokumen kinerja untuk meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2026 dengan target predikat BB.
Dalam pemaparan materi disebutkan bahwa nilai AKIP Kabupaten Buleleng Tahun 2025 mencapai 69,55 dan menempati peringkat keempat di Provinsi Bali. Untuk meningkatkan nilai tersebut, sejumlah perbaikan perlu dilakukan, di antaranya penguatan logika cascading, penyusunan pohon kinerja, serta penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal.
Selain itu, dalam evaluasi Tahun 2025 dijelaskan bahwa dokumen yang diunggah ke dalam sistem ESR (Electronic SAKIP Reporting System) tidak hanya dokumen tahun 2025, tetapi juga beberapa dokumen perencanaan untuk tahun 2026 yang harus diunggah sebagai bagian dari proses evaluasi.
Dalam kegiatan tersebut, Kasubag Perencanaan Nyoman Suarjaya bersama staf perencanaan turut hadir mengikuti rapat guna memperoleh arahan teknis terkait penyempurnaan dokumen SAKIP di masing-masing perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Buleleng berharap melalui kegiatan ini kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat terus meningkat sehingga target predikat BB pada tahun 2026 dapat tercapai.