Sidetapa, Rabu, 21 Oktober 2026 — Kasi Pembangunan Kecamatan Banjar, Komang Sarinadi, melaksanakan pendampingan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) akuntabilitas keuangan serta pelayanan BUMDes Sari Sedana Desa Sidetapa oleh Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kegiatan berlangsung di Kantor BUMDes Sari Sedana, Desa Sidetapa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
Kedatangan Tim BPKP terlebih dahulu diterima di Kantor Perbekel Desa Sidetapa. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi bersama pengurus BUMDes Sari Sedana untuk meninjau kelengkapan administrasi kelembagaan, dokumen pertanggungjawaban keuangan, serta aspek tata kelola dan pelayanan BUMDes.
Kegiatan monev diawali dengan pemeriksaan dan penelaahan sejumlah dokumen kelembagaan, meliputi sejarah pendirian BUMDes, Peraturan Desa (Perdes) tentang penyertaan modal, berita acara, notulensi rapat, daftar hadir, serta dokumen perjanjian kerja sama. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung sekaligus mendorong pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.
Selain pemeriksaan dokumen secara langsung, kegiatan juga dilanjutkan dengan koordinasi melalui media sosial sebagai sarana komunikasi untuk mendukung penyampaian informasi dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi.
Dalam kegiatan tersebut, Tim BPKP memberikan rekomendasi agar BUMDes Sari Sedana melengkapi dan menata administrasi kelembagaan serta dokumen pertanggungjawaban keuangan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Pengurus BUMDes juga diharapkan segera menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi serta melengkapi dokumen yang masih diperlukan.
Melalui pendampingan yang dilaksanakan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Banjar, diharapkan proses monitoring dan evaluasi ini dapat menjadi momentum bagi BUMDes Sari Sedana Desa Sidetapa untuk meningkatkan kualitas administrasi, memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan BUMDes yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung peningkatan perekonomian desa.