BANJAR, Jumat, 13 November 2026 – Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, Staf Perencanaan Kecamatan Banjar, Ida Ayu Komang Triutami, menghadiri Rapat Optimalisasi Transparansi Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), bertempat di Ruang Rapat Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Admin SiRUP dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Buleleng. Rapat dibuka oleh Made Leka Dini selaku Tim dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Buleleng.
Dalam arahannya, Made Leka Dini menyampaikan informasi terkait migrasi penginputan data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari aplikasi SiRUP menuju platform Inaproc. Sehubungan dengan proses migrasi tersebut, seluruh admin, khususnya SKPD yang belum melaksanakan pendaftaran, diingatkan untuk segera melakukan pendaftaran dan pengaktifan role Pengguna Anggaran (PA) agar tidak mengalami keterlambatan. Proses migrasi tersebut dijadwalkan akan ditutup pada tanggal 30 November 2026.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa Kecamatan Banjar telah melaksanakan proses pendaftaran dan pengaktifan role PA sejak bulan Agustus 2026.
Lebih lanjut, seluruh perangkat daerah diharapkan segera melakukan pencatatan realisasi pengadaan barang/jasa serta pengadaan dengan metode pengecualian ke dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Untuk pencatatan tersebut, petugas yang membidangi pada Bagian Umum dan Keuangan diharapkan dapat melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, arahan disampaikan oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Kabupaten Buleleng, I Made Suwitra Yadnya. Dalam arahannya, beliau menegaskan bahwa penginputan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada aplikasi SiRUP atas perubahan anggaran Tahun 2026 harus segera dilaksanakan. Setiap perangkat daerah juga diminta memastikan kesesuaian data yang diinput dengan dokumen perencanaan pengadaan barang/jasa.
Selain itu, beliau mengingatkan pentingnya memperhatikan pemilihan dan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan penggunaan produk lokal dan penguatan perekonomian nasional.
Pada akhir kegiatan, Made Leka Dini kembali menegaskan bahwa pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), khususnya kertas dan tinta printer, wajib dilakukan melalui penyedia yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan ketertiban administrasi, ketepatan penginputan data, serta kepatuhan terhadap regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, sekaligus mendukung terwujudnya proses pengadaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.
Keikutsertaan Staf Perencanaan Kecamatan Banjar dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan pemahaman dan kapasitas aparatur terkait tata kelola perencanaan serta pengadaan barang/jasa pemerintah, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang semakin profesional dan akuntabel.
KCB Pasti BISA – Buleleng PATEN (Produktif, Adaptif, Tuntas, Emansipatif, Nyata).