(0362) 92503
banjar@bulelengkab.go.id
Kecamatan Banjar

Pemkab Buleleng Dorong Digitalisasi Bansos, Kecamatan Banjar Masih Kekurangan Agen Perlinsos

Admin banjar | 01 April 2026 | 207 kali

Pemkab Buleleng Dorong Digitalisasi Bansos, Kecamatan Banjar Masih Kekurangan Agen Perlinsos

Banjar, 1 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus mendorong percepatan digitalisasi bantuan sosial (bansos) melalui pembentukan agen perlindungan sosial (perlinsos) di setiap desa. Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial yang digelar di Ruang Rapat Gedung Unit IV Kantor Bupati Buleleng, Rabu (1/4/2026).

Staf Sosial dan Budaya Kecamatan Banjar, Komang Sumardika, menghadiri rapat tersebut mewakili Camat Banjar. Kegiatan ini diikuti oleh para undangan sesuai daftar dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng.

Rapat dibuka oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng yang dalam arahannya menekankan pentingnya pembentukan agen perlinsos sebagai ujung tombak pendataan masyarakat penerima bantuan. Agen perlinsos nantinya bertugas melakukan verifikasi data warga dengan menginput Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam aplikasi khusus, guna menentukan kelayakan penerima bantuan sosial secara lebih akurat dan transparan.

“Setiap desa wajib memiliki agen perlinsos dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK). Satu agen ditugaskan untuk mendata sekitar 100 KK,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut juga disampaikan bahwa sejumlah kecamatan masih belum melengkapi data agen perlinsos, termasuk Kecamatan Banjar. Dengan jumlah 29.474 KK, Kecamatan Banjar membutuhkan sekitar 300 agen perlinsos. Namun hingga saat ini, baru 180 agen yang terdaftar.

Untuk itu, desa-desa yang belum mengirimkan data agen perlinsos, yakni Desa Munduk, Desa Kaliasem, Desa Temukus, dan Desa Banjar, diminta segera melakukan rekrutmen dan mengirimkan data agen. Hal ini penting agar pelaksanaan pelatihan agen perlinsos dapat segera dilaksanakan pada bulan ini.

Program digitalisasi bansos ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan serta meminimalisir potensi kesalahan data di lapangan. Pemerintah daerah pun mengharapkan dukungan penuh dari seluruh desa guna menyukseskan program tersebut.