Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjar Hadiri Musdes Desa Banjar, Bahas Pergantian KPM BLT dan Penetapan LKPPD
Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjar Hadiri Musdes Desa Banjar, Bahas Pergantian KPM BLT dan Penetapan LKPPD
Banjar, 29 April 2026 – Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjar Gst Bagus Sarpa Wijaya bersama staf Sosial Budaya menghadiri Musyawarah Desa (Musdes) yang digelar Pemerintah Desa Banjar, Rabu (29/4), bertempat di Wantilan Desa Banjar. Kegiatan berlangsung mulai pukul 12.30 Wita hingga selesai.
Musyawarah desa tersebut membahas dua agenda penting, yakni Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) Pergantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2026, serta Musdes Penetapan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).
Pada agenda Musdessus, dilakukan pergantian dua orang KPM BLT Dana Desa karena penerima sebelumnya telah meninggal dunia. Pergantian dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dengan menetapkan calon penerima dari nomor urut selanjutnya berdasarkan hasil pendataan dan kesepakatan musyawarah desa.
Pergantian tersebut dilakukan agar program bantuan tetap tepat sasaran dan dapat diterima oleh warga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Sementara itu, agenda kedua yakni Penetapan LKPPD dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa. Selain itu, juga mengacu pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mengatur fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi masyarakat, dan tata kelola pemerintahan desa.
LKPPD akhir tahun anggaran merupakan laporan tertulis Kepala Desa kepada BPD mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun anggaran. Laporan tersebut wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan.
Kehadiran Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjar bersama staf Sosial Budaya merupakan bentuk pembinaan dan pendampingan pemerintah kecamatan kepada desa dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai regulasi.
Melalui musyawarah desa ini diharapkan seluruh kebijakan yang diambil dapat berjalan transparan, partisipatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Banjar.
