Pendampingan Intervensi Data Balita Stunting, Disabilitas, dan Jamban di Desa Banjar Tegeha
Banjar Tegeha – Upaya penanganan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan di Kabupaten Buleleng. Pada Kamis, 13 Maret 2025, Kasi Sosial dan Budaya (Sosbud) Kecamatan Banjar, Luh Suci Tastrining, melakukan fasilitasi dan pendampingan intervensi data bagi balita stunting yang tidak memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta validasi data disabilitas dan data jamban di Desa Banjar Tegeha. Kegiatan ini diterima langsung oleh Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) desa setempat.
Dalam kegiatan ini, tim pendampingan memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari desa sudah sesuai dengan kondisi lapangan. Data disabilitas dan data jamban di Desa Banjar Tegeha telah melalui proses validasi dan resmi diterima oleh tim fasilitasi. Hal ini menjadi langkah penting dalam memastikan setiap warga, terutama kelompok rentan, mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan dan fasilitas dasar.
Kasi Sosbud, Luh Suci Tastrining, menekankan bahwa intervensi data balita stunting yang tidak memiliki KIS menjadi prioritas utama dalam upaya menurunkan angka stunting di wilayah Kecamatan Banjar. “Kami terus berupaya memastikan bahwa setiap balita stunting memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, salah satunya dengan kepemilikan KIS. Dengan data yang telah tervalidasi ini, kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait agar balita yang belum memiliki KIS bisa segera mendapatkannya,” ujarnya.
Selain itu, validasi data disabilitas dan data jamban menjadi bagian dari upaya pemerintah desa dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya data yang akurat, pemerintah dapat merancang program bantuan yang tepat sasaran bagi penyandang disabilitas serta meningkatkan akses sanitasi yang lebih baik di desa.
Kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program intervensi pemerintah dalam menangani stunting, meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, serta memperbaiki kondisi sanitasi masyarakat. Dengan adanya sinergi antara pemerintah kecamatan dan desa, langkah konkret dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat lebih optimal.(pas)
